Labuan Bajo, 1 Oktober 2026— Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q Asisten Deputi Manajemen Industri didampingi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat menggelar Bincang Kepariwisataan bersama para pelaku wisata Live on Board (LoB) di Carpenter Cafe, Pantai Pede, Labuan Bajo, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo.

Bincang Kepariwisataan tersebut dihadiri perwakilan pelaku dan asosiasi pariwisata, di antaranya Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (GAHAWISRI), Dive Operators Collaboration Komodo (DOCK), serta Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI). Keempat organisasi tersebut merupakan bagian dari ekosistem pelaku wisata bahari di Labuan Bajo. 

Kegiatan dikemas dalam suasana santai dan terbuka untuk memberikan ruang bagi para pelaku usaha menyampaikan pengalaman, masukan, maupun berbagai keresahan yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan dinamika LoB di Labuan Bajo.

Asisten Deputi Manajemen Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Budi Supriyanto, mengatakan bahwa perkembangan industri LoB menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat karena berkaitan erat dengan pengembangan dan promosi wisata bahari Indonesia.

“LoB menjadi salah satu concern pemerintah karena merupakan bagian dari ekosistem wisata bahari yang terus kita kembangkan. Melalui pertemuan seperti ini, kami ingin mendengar secara langsung kondisi riil di lapangan, termasuk isu dan concern yang dirasakan oleh para pelaku LoB di Labuan Bajo,” ujar Budi.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. Sementara isu yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pariwisata akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Yang terpenting dari forum ini adalah kita mendapatkan gambaran secara langsung dari teman-teman pelaku usaha. Masukan yang ada akan kami bawa dan koordinasikan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga ada tindak lanjut yang dapat dilakukan secara tepat,” lanjutnya.

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid, menyampaikan bahwa masukan dari pelaku pariwisata merupakan bagian penting dalam melihat kondisi dan kebutuhan sektor pariwisata secara lebih utuh.

“Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata menjadi catatan penting untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata, termasuk peningkatan kualitas destinasi, kenyamanan wisatawan, serta pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan,” ungkap Petrus.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menegaskan bahwa forum dialog dengan pelaku industri merupakan bagian dari upaya BPOLBF untuk memahami perkembangan pariwisata dari perspektif para pelaku di lapangan.

“BPOLBF melihat bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri. Kita perlu mendengar langsung dari teman-teman pelaku usaha mengenai apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi kebutuhan, sekaligus potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan memastikan berbagai masukan dapat menjadi bahan dalam penguatan ekosistem pariwisata Labuan Bajo,” kata Andhy.

Ia menambahkan, dinamika LoB tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di laut, tetapi juga terhubung dengan berbagai aspek dalam ekosistem pariwisata, mulai dari destinasi, akses dan infrastruktur, kebersihan, pelayanan, promosi, hingga pengalaman wisatawan. Harapannya, dari diskusi ini berbagai pihak tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga dapat melihat peluang kolaborasi karena pemerintah memiliki kewenangan dan peran masing-masing, demikian pula para pelaku usaha.

Dalam diskusi, para pelaku pariwisata menyampaikan sejumlah isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan wisata LoB di Labuan Bajo. Pembahasan antara lain menyangkut belum optimalnya pemahaman berbagai pihak terkait LoB sebagai jenis paket atau bentuk perjalanan wisata, bukan sebagai jenis kapal. Selain itu, aspek perpajakan, pengelolaan sampah, kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo, serta kejelasan jumlah quota dan area khusus aktivitas diving dan snorkeling beserta kelengkapan infrastruktur pendukungnya.

Selain itu, dibahas pula kebutuhan penguatan promosi dan kesiapan destinasi wisata di darat sebagai bagian dari diversifikasi pengalaman wisatawan, persoalan scamming yang dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan, serta kebutuhan publikasi daftar agen perjalanan (whitelist) atau pelaku usaha pariwisata yang resmi agar wisatawan memperoleh informasi yang lebih jelas ketika memilih layanan perjalanan. Saat ini beberapa isu yang dibahas sedang mulai dibenahi secara bertahap, seperti untuk mengatasi scamming, serta publikasi daftar travel agen resmi yang tergabung dalam asosiasi di website BPOLBF.

Melalui Bincang Kepariwisataan ini, BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong agar komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri terus terjaga. Berbagai masukan yang dihimpun selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi lintas pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

———
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores