Labuan Bajo, 1 Oktober 2026 - Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri melaksanakan Kegiatan Pendataan, Pendampingan, dan Pembinaan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Nusa Tenggara Timur pada Kamis (1/10/2026) di Ruang Rapat Kantor BPOLBF, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilaksanakan pada 24 September 2026. Selain pendataan dan pendampingan perizinan, kegiatan juga mencakup pelatihan penggunaan aplikasi Industri Pariwisata (I-Par) bagi penanggung jawab di daerah. Pelaksanaan dilakukan secara luring dan daring dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. 

Dalam Pemaparan materinya,  Asisten Deputi Manajemen Industri, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Budi Supriyanto, menyampaikan bahwa kegiatan pendataan, pendampingan, dan pembinaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha pariwisata yang tertib, legal, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. 

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan para pelaku usaha pariwisata mendapatkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya legalitas dan perizinan berusaha. Pendataan yang dilakukan juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan kebutuhan pelaku usaha pariwisata di daerah. Kepemilikan perizinan berusaha tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Karena itu, pemerintah terus mendorong proses pendampingan agar pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata, dapat memahami serta memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan karakteristik usahanya," Ungkap Budi.

Membuka kegiatan, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Doris Alexander Rihi, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam memperkuat pengawasan usaha pariwisata. Menurutnya, pendampingan melalui aplikasi Industri Pariwisata (I-Par) menjadi salah satu langkah penting untuk membantu pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.

“Keamanan dan kenyamanan wisatawan merupakan aspek penting dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Berbagai persoalan, termasuk scamming, perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi citra destinasi. Pertemuan hari ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat upaya menghadirkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berkualitas, sekaligus membangun citra positif Nusa Tenggara Timur dan meningkatkan kepercayaan wisatawan. Kami berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan daerah,” ungkap Doris.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pendataan dan pengawasan usaha pariwisata perlu dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Pengawasan kepada usaha dan industri pariwisata harus dilakukan secara konsisten, baik oleh pemerintah pusat maupun Dinas Pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Andhy.

Menurutnya, penguatan pengawasan penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan serta mencegah berbagai persoalan, termasuk penipuan, yang dapat berdampak pada citra pariwisata Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan aplikasi Industri Pariwisata (I-Par) serta pendataan, pendampingan, dan pembinaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Kementerian Pariwisata, BPOLBF, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pemerintah kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur.

Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong terwujudnya pendataan usaha pariwisata yang lebih tertib, peningkatan kepatuhan terhadap perizinan, serta penguatan pengawasan usaha pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

--------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores